Difference between revisions of "Tiongkok Menjadikan Nelayan Sebagai Militan Di Laut Cina Selatan JakartaGreater"
Puppyedger06 (talk | contribs) m |
Fleshroad7 (talk | contribs) m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | SEJAK zaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum Indonesia mer­deka, semangat maritim sudah menggelora di bumi pe­rtiwi tercinta ini, bahkan beberapa kerajaan zaman itu mampu menguasai lautan dengan armada perang dan dagang yang besar. Sensitivitas persoalan Laut China Selatan kini dengan kata lain tidak lagi menyangkut persoalan Tiongkok dengan negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Namun pada kenyataannya, Rancangan Undang-undang (RUU) Kelautan yang akan memayungi wilayah maritim Indonesia belum juga selesai. Disamping itu Cina menghubungkan kedaulatan laut dan rancangan batas lautnya dengan tuatutan pulau.<br />Tentu ini memberikan dampak yang serius bagi hubungan Negara-negara ASEAN yang menginginkan bentuk perdamaian dikawasan regional, lewat pembentukan ZOPFAN (zona peace, free and neutrality) namun sikap yang diambil tidak dapat menggambarkan bahwa konflik yang terjadi dilaut cina selatan, secara berganda melibatkan Negara anggota Asean yang mau tidak mau,kondisi ini harus dipertahankan untuk mempertahankan sebuah kedaulatan yang merupakan aspek terpenting dalam keutuhan Negara.<br />Menurutnya, kedua komoditas ini adalah produk yang menonjol dalam perniagaan di Nanyang atau Laut Cina Selatan. Agendaresilience the global economyyang telah dibicarakan pada KTT G20 di Brisbane, Australia adalahtax, IMF reform, sustainable energy, anti-corruption,danfinancial ini selaras dengan yang disampaikan Presiden Jokowi saat pertemuan G20 di Brisbane, Australia.<br />Seorang ahli geologi dan Kelompok Peneliti Universitas Tokai meramalkan bahwa potensi mi­nyak di landas kontinen Laut Cina merupakan sa­lah satu dari lima wilayah penghasil minyak ter­besar di dunia, Baik Taiwan, Jepang dan Korea Selatan sejak tahun 1970 telah mengadakan konsesi­ minyak di landas kontinen laut Laut Cina. Di wilayah perairan Laut Cina terdapat empat gugus kepulauan besar yang mempunyai potensi persengketaan terbesar.<br /><br />Seperti tertera dalam laman situs , PCA atau yang dikenal Pengadilan Tetap Arbitrase adalah lembaga global tertua untuk penyelesaian sengketa internasional. Serta ditambah lagi dengan pedoman aturan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil, dimana semua negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan memiliki batas berdasarkan ZEE yang saling tumpang tindih sehingga menimbulkan masalah penentuan batas dan klaim wilayah.<br />Indonesia harus meningkatkan diplomasi dengan Cina dalam bentuk people to people melalui perdagangan, pertukaran mahasiswa, maupun duta budaya, tapi juga perlu menunjukkan keteguhan dalam mempertahankan NKRI melalui tindakan operasional nyata (naval diplomacy). Isu Palestina akan menjadi prioritas bagi Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB,” tegasnya. Ketegangan hubungan antara Vietnam dan Indonesia kembali menyeruak karena insiden penabrakan Kapal TNI AL di perairan Natuna Utara pada Sabtu 27 April 2019 lalu.<br />Terakhir adalah sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Pasalnya, Pemerintah Indonesia saat ini telah memproyeksikan wilayah perairan dan kepulauan Natuna sebagai salah satu pangkalan militer terbesar Indonesia untuk mengantisipasi dampak negatif dari konflik laut cina selatan yang semakin meluas.<br /><br />Tapi, melebihi itu, maritime mencakup beragam aspek berharga lainnya untuk menunjang kemakmuran Indonesia, seperti pariwisata, energi baru dan terbarukan (energy angin lepas pantai dan pasang surut gelombang), bioteknologi, farmasi, dan kosmetik (ibid.). Ironisnya, pada Agustus 2010, Kementerian Kelautan dan Per­ikanan, merevisi jumlah pulau di negeri ini, dari 17.480 menjadi hanya 13.000.<br /><br />Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 mengamanatkan perlunya penanganan secara serius terhadap penataan batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga. Pakar kemaritiman dari Pusat Studi Kebijakan Maritim Cina Universitas Naval War, Boston, Amerika Serikat, Profesor Peter Dutton, mengatakan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi aktor penting dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan yang rumit karena banyaknya pihak yang terlibat.<br />Selain masalah tumpang tindih yang akan teriadi akibat tuntutan landas kontinen RFC di wilayah ini masalah tuntutannya terhadap Kepulauan Senkaku akan menimbulkan pertentangan dengan Jepang dan Taiwan yang juga menuntut kepulauan tersebut. 4 180 Maritime Diplomacy sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia dibentuk dan dilakukan dengan pendekatan berdasarkan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. |
Latest revision as of 04:40, 6 July 2020
SEJAK zaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum Indonesia merdeka, semangat maritim sudah menggelora di bumi pertiwi tercinta ini, bahkan beberapa kerajaan zaman itu mampu menguasai lautan dengan armada perang dan dagang yang besar. Sensitivitas persoalan Laut China Selatan kini dengan kata lain tidak lagi menyangkut persoalan Tiongkok dengan negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Namun pada kenyataannya, Rancangan Undang-undang (RUU) Kelautan yang akan memayungi wilayah maritim Indonesia belum juga selesai. Disamping itu Cina menghubungkan kedaulatan laut dan rancangan batas lautnya dengan tuatutan pulau.
Tentu ini memberikan dampak yang serius bagi hubungan Negara-negara ASEAN yang menginginkan bentuk perdamaian dikawasan regional, lewat pembentukan ZOPFAN (zona peace, free and neutrality) namun sikap yang diambil tidak dapat menggambarkan bahwa konflik yang terjadi dilaut cina selatan, secara berganda melibatkan Negara anggota Asean yang mau tidak mau,kondisi ini harus dipertahankan untuk mempertahankan sebuah kedaulatan yang merupakan aspek terpenting dalam keutuhan Negara.
Menurutnya, kedua komoditas ini adalah produk yang menonjol dalam perniagaan di Nanyang atau Laut Cina Selatan. Agendaresilience the global economyyang telah dibicarakan pada KTT G20 di Brisbane, Australia adalahtax, IMF reform, sustainable energy, anti-corruption,danfinancial ini selaras dengan yang disampaikan Presiden Jokowi saat pertemuan G20 di Brisbane, Australia.
Seorang ahli geologi dan Kelompok Peneliti Universitas Tokai meramalkan bahwa potensi minyak di landas kontinen Laut Cina merupakan salah satu dari lima wilayah penghasil minyak terbesar di dunia, Baik Taiwan, Jepang dan Korea Selatan sejak tahun 1970 telah mengadakan konsesi minyak di landas kontinen laut Laut Cina. Di wilayah perairan Laut Cina terdapat empat gugus kepulauan besar yang mempunyai potensi persengketaan terbesar.
Seperti tertera dalam laman situs , PCA atau yang dikenal Pengadilan Tetap Arbitrase adalah lembaga global tertua untuk penyelesaian sengketa internasional. Serta ditambah lagi dengan pedoman aturan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil, dimana semua negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan memiliki batas berdasarkan ZEE yang saling tumpang tindih sehingga menimbulkan masalah penentuan batas dan klaim wilayah.
Indonesia harus meningkatkan diplomasi dengan Cina dalam bentuk people to people melalui perdagangan, pertukaran mahasiswa, maupun duta budaya, tapi juga perlu menunjukkan keteguhan dalam mempertahankan NKRI melalui tindakan operasional nyata (naval diplomacy). Isu Palestina akan menjadi prioritas bagi Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB,” tegasnya. Ketegangan hubungan antara Vietnam dan Indonesia kembali menyeruak karena insiden penabrakan Kapal TNI AL di perairan Natuna Utara pada Sabtu 27 April 2019 lalu.
Terakhir adalah sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Pasalnya, Pemerintah Indonesia saat ini telah memproyeksikan wilayah perairan dan kepulauan Natuna sebagai salah satu pangkalan militer terbesar Indonesia untuk mengantisipasi dampak negatif dari konflik laut cina selatan yang semakin meluas.
Tapi, melebihi itu, maritime mencakup beragam aspek berharga lainnya untuk menunjang kemakmuran Indonesia, seperti pariwisata, energi baru dan terbarukan (energy angin lepas pantai dan pasang surut gelombang), bioteknologi, farmasi, dan kosmetik (ibid.). Ironisnya, pada Agustus 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan, merevisi jumlah pulau di negeri ini, dari 17.480 menjadi hanya 13.000.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 mengamanatkan perlunya penanganan secara serius terhadap penataan batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga. Pakar kemaritiman dari Pusat Studi Kebijakan Maritim Cina Universitas Naval War, Boston, Amerika Serikat, Profesor Peter Dutton, mengatakan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi aktor penting dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan yang rumit karena banyaknya pihak yang terlibat.
Selain masalah tumpang tindih yang akan teriadi akibat tuntutan landas kontinen RFC di wilayah ini masalah tuntutannya terhadap Kepulauan Senkaku akan menimbulkan pertentangan dengan Jepang dan Taiwan yang juga menuntut kepulauan tersebut. 4 180 Maritime Diplomacy sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia dibentuk dan dilakukan dengan pendekatan berdasarkan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang.