Difference between revisions of "Uni Afrika Dorong Upaya Diplomatik Krisis Politik Di Kenya"
Personcolt6 (talk | contribs) m |
Nephewsofa9 (talk | contribs) m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | SEJAK zaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum Indonesia mer­deka, semangat maritim sudah menggelora di bumi pe­rtiwi tercinta ini, bahkan beberapa kerajaan zaman itu mampu menguasai lautan dengan armada perang dan dagang yang besar. Sebagai pucuk pemerintahan yang sah, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengajak GAM duduk bersama di meja perundingan. Tidak sedikit dari pihak media masa dalam maupun internasional memberikan komentar-komentar serta masukan kepada pemerintah Indonesia. Sementara dari sudut pandang Timor Leste, zona itu sebenarnya adalah wilayah Timor Leste yang digunakan oleh PBB sebagai kawasan koordinasi keamanan antara TNI dan PBB, sebagai tempat fasilitasi pembangunan pasar bagi warga di perbatasan, dan sebagai tempat rekonsiliasi antara masyarakat eks Timtim dengan masyarakat Pasabe, Distrik Oecussi.<br /><br />Sebagai negara yang memprakarsai pola diplomasi dalam menyelesaikan konflik di kawasan Laut Cina Selatan, partisipasi Indonesia diakui dunia internasional sebagai pihak aktif dalam mencari celah konsolidasi politik dan menyerukan arti penting kawasan Laut Cina Selatan yang tidak hanya dianggap signifikan bagi negara-negara yang berada diwilayah sekitarnya melainkan turut dirasakan demikian bagi dunia internasional.<br />Sebagai suatu organisasi kerjasama regional, ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand, terus tumbuh dan berkembang sebagai suatu organisasi yang semakin solid. Sebagaimana fakta dan data yang telah diungkapkan diatas, jika pemerintahan Joko Widodo konsisten dalam visi Poros Maritim Dunia-nya, maka Angkatan Laut akan semakin disibukkan dalam menangani ancaman-ancaman tersebut.<br /><br />Kepulauan Spratly ini mempunyai kurang lebih 100 buah pulau, bervariasi, dikuasai Vietnam Cina dan Pilipina Berta Malaysia. Seperti konflik Indonesia vs Malaysia atas kepulauan Legitan dan Sipadan, vietname-philipina di kepualaun spartly, Bruney vs Malaysia atas sengketa karang diselatan laut Cina, Vietnam vs Malaysia atas terumbu laying-layang dll. Menlu Retno Menggerakkan Diplomasi Dengan Insting Keibuan Retno Marsudi menjadi wanita pertama di Indonesia, dan juga Asia Tenggara yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.<br />Pada bulan Juli, sebuah panel yang terdiri dari lima hakim di Den Haag dengan suara bulat menolak landasan hukum hampir seluruh klaim maritim China. Dengan demikian, apabila stabilitas regional di dalam ASEAN terancam akibat konflik di kawasan Laut Cina Selatan, tentu akan berpengaruh bagi Indonesia. Perubahan terlihat ketika artikulasi identitas Islam muncul dan disebut sebagai pola baru dalam politik luar negeri Indonesia.<br />Dalam skala lebih luas, [https://fieldsex3.wordpress.com/2020/07/12/grafik-harga-minyak-mentah/ sg berjangka] perlu penanganan komprehensif agar isu Laut China Selatan tak menyeret mekanisme kerja sama ekonomi dan perdagangan. Militer Cina juga sering melakukan latihan militer di kawasan tersebut. Seperti halnya minyak bumi, kandungan gas alam di kawasan laut China selatan juga beragam dengan angka yang sangat luar biasa. Secara spesifik, menurut Staff Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), langkah Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik ini menjadi hal yang harus diapresiasi.<br />Dimana Asean dibentuk sebagai wadah konsolidasi, dialog bersama khusus wilayah regional Asia tenggara. Pada konferensi satu hari penuh tersebut, Indonesia menyampaikan pandangan mengenai penyelesaian konflik dari perspektif dunia Islam dan pentingnya kerja sama pemerintah dengan kalangan akar rumput dalam penyelesaian konflik di masyarakat. 9 Douglas Johnson, Drawn into the Fray: Indonesia's Natuna Islands Meet China's Long Gaze South Terseret ke dalam Percekcokan: Kepulauan Natuna di Indonesia bertemu Pandangan Jauh Cina ke Selatan”, Asian Affairs 42, No 3 (1994), 154-155.<br /><br />Pertama, sikap Indonesia yang tidak memihak telah lama membuat Indonesia pada dasarnya bersikap skeptis mengenai keberpihakan pada satu sisi atau sebaliknya dalam ketegangan di antara negara-negara adikuas. Ketiga, sebagai negara terimbas oleh eksodus Rohingya, Pemerintah Indonesia harus membuat komitmen dan kesepakatan dengan Pemerintah Myanmar mengenai penanganan imigran Rohingya di Indonesia.<br />Dengan wilayah laut yang cukup luas, Indonesia membutuhkan kekuatan yang cukup memadai pada TNI AL. Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menegaskan hak-hak Indonesia dalam menentukan batas dan menamai wilayah lautnya. Berbeda dengan pendekatan low-politics dalam diplomasi di tahun-tahun sebelumnya, diplomasi ekonomi memiliki bobot baru memasarkan produk-produk Indonesia di luar negeri.<br />Secara kelembagaan, guna melindungi keamanan maritim, Indonesia di masa Joko Widodo juga membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla)untuk memperkuat koordinasi patroli laut, baik antar instansi dalam negeri maupun di kawasan. Selanjutnya, dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, menurut Hamilton (1995) mengukuhkan pelajaran bagi bangsa Eropa bahwa tidak ada perbedaan antara politik internasional dan ekonomi internasional. |
Latest revision as of 19:29, 12 July 2020
SEJAK zaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum Indonesia merdeka, semangat maritim sudah menggelora di bumi pertiwi tercinta ini, bahkan beberapa kerajaan zaman itu mampu menguasai lautan dengan armada perang dan dagang yang besar. Sebagai pucuk pemerintahan yang sah, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengajak GAM duduk bersama di meja perundingan. Tidak sedikit dari pihak media masa dalam maupun internasional memberikan komentar-komentar serta masukan kepada pemerintah Indonesia. Sementara dari sudut pandang Timor Leste, zona itu sebenarnya adalah wilayah Timor Leste yang digunakan oleh PBB sebagai kawasan koordinasi keamanan antara TNI dan PBB, sebagai tempat fasilitasi pembangunan pasar bagi warga di perbatasan, dan sebagai tempat rekonsiliasi antara masyarakat eks Timtim dengan masyarakat Pasabe, Distrik Oecussi.
Sebagai negara yang memprakarsai pola diplomasi dalam menyelesaikan konflik di kawasan Laut Cina Selatan, partisipasi Indonesia diakui dunia internasional sebagai pihak aktif dalam mencari celah konsolidasi politik dan menyerukan arti penting kawasan Laut Cina Selatan yang tidak hanya dianggap signifikan bagi negara-negara yang berada diwilayah sekitarnya melainkan turut dirasakan demikian bagi dunia internasional.
Sebagai suatu organisasi kerjasama regional, ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand, terus tumbuh dan berkembang sebagai suatu organisasi yang semakin solid. Sebagaimana fakta dan data yang telah diungkapkan diatas, jika pemerintahan Joko Widodo konsisten dalam visi Poros Maritim Dunia-nya, maka Angkatan Laut akan semakin disibukkan dalam menangani ancaman-ancaman tersebut.
Kepulauan Spratly ini mempunyai kurang lebih 100 buah pulau, bervariasi, dikuasai Vietnam Cina dan Pilipina Berta Malaysia. Seperti konflik Indonesia vs Malaysia atas kepulauan Legitan dan Sipadan, vietname-philipina di kepualaun spartly, Bruney vs Malaysia atas sengketa karang diselatan laut Cina, Vietnam vs Malaysia atas terumbu laying-layang dll. Menlu Retno Menggerakkan Diplomasi Dengan Insting Keibuan Retno Marsudi menjadi wanita pertama di Indonesia, dan juga Asia Tenggara yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
Pada bulan Juli, sebuah panel yang terdiri dari lima hakim di Den Haag dengan suara bulat menolak landasan hukum hampir seluruh klaim maritim China. Dengan demikian, apabila stabilitas regional di dalam ASEAN terancam akibat konflik di kawasan Laut Cina Selatan, tentu akan berpengaruh bagi Indonesia. Perubahan terlihat ketika artikulasi identitas Islam muncul dan disebut sebagai pola baru dalam politik luar negeri Indonesia.
Dalam skala lebih luas, sg berjangka perlu penanganan komprehensif agar isu Laut China Selatan tak menyeret mekanisme kerja sama ekonomi dan perdagangan. Militer Cina juga sering melakukan latihan militer di kawasan tersebut. Seperti halnya minyak bumi, kandungan gas alam di kawasan laut China selatan juga beragam dengan angka yang sangat luar biasa. Secara spesifik, menurut Staff Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), langkah Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik ini menjadi hal yang harus diapresiasi.
Dimana Asean dibentuk sebagai wadah konsolidasi, dialog bersama khusus wilayah regional Asia tenggara. Pada konferensi satu hari penuh tersebut, Indonesia menyampaikan pandangan mengenai penyelesaian konflik dari perspektif dunia Islam dan pentingnya kerja sama pemerintah dengan kalangan akar rumput dalam penyelesaian konflik di masyarakat. 9 Douglas Johnson, Drawn into the Fray: Indonesia's Natuna Islands Meet China's Long Gaze South Terseret ke dalam Percekcokan: Kepulauan Natuna di Indonesia bertemu Pandangan Jauh Cina ke Selatan”, Asian Affairs 42, No 3 (1994), 154-155.
Pertama, sikap Indonesia yang tidak memihak telah lama membuat Indonesia pada dasarnya bersikap skeptis mengenai keberpihakan pada satu sisi atau sebaliknya dalam ketegangan di antara negara-negara adikuas. Ketiga, sebagai negara terimbas oleh eksodus Rohingya, Pemerintah Indonesia harus membuat komitmen dan kesepakatan dengan Pemerintah Myanmar mengenai penanganan imigran Rohingya di Indonesia.
Dengan wilayah laut yang cukup luas, Indonesia membutuhkan kekuatan yang cukup memadai pada TNI AL. Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menegaskan hak-hak Indonesia dalam menentukan batas dan menamai wilayah lautnya. Berbeda dengan pendekatan low-politics dalam diplomasi di tahun-tahun sebelumnya, diplomasi ekonomi memiliki bobot baru memasarkan produk-produk Indonesia di luar negeri.
Secara kelembagaan, guna melindungi keamanan maritim, Indonesia di masa Joko Widodo juga membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla)untuk memperkuat koordinasi patroli laut, baik antar instansi dalam negeri maupun di kawasan. Selanjutnya, dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, menurut Hamilton (1995) mengukuhkan pelajaran bagi bangsa Eropa bahwa tidak ada perbedaan antara politik internasional dan ekonomi internasional.