Tabloid Diplomasi Edisi Agustus 2017
Perkembangan Laut Cina Selatan (LCS) akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Dalam keputusannya, PCA dengan suara bulat memberikan keputusan kepada Filipina dan menyatakan bahwa Pengadilan menyimpulkan bahwa, selama China memiliki hak historis untuk membangun kembali di perairan Laut China Selatan, hak-hak tersebut dipadamkan jika pembangunan itu tidak sesuai dengan zona ekonomi eksklusif yang disediakan dalam Konvensi. Tindakan pemerintah Tiongkok itu juga sebelumnya telah memunculkan reaksi keras dari negara-negara lain, seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia.
Isu ini kembali memanas di awal bulan Juli 2010 ketika jepang mengkomfirmasikan bahwa Beijing telah membangun konstruksi di dalam area ZEE china, 4 km dari klaim jepang atas perbatasan antara kedua negara dan Jepang percaya bahwa kedepannya China akan membuka banyak pertambangan lagi.Jepang menganggap bahwa data-data yang dimnita jepang tersbeut pada dasarnya merupakan data angkatan laut china yang mengamankan posisi pertambnagan gas dan ladang minyak.
Pengadilan ini diciptakan untuk orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda antara 1 Januari dan 31 Desember 1994. Kerja sama Indonesia di bidang maritim telah menjadi bentuk nyata dari diplomasi Indonesia. pt solid gold , tidak ada negara yang ingin perang atau berkonflik.
Proyek senilai lebih dari US$900 miliar dan mencakup 65 persen penduduk dunia itu mengincar negara-negara yang sedang membutuhkan bantuan dana lebih untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pulau karang itu terbentang di luat wilayah perairan Malaysia tapi berada di dalam wilayah 200 mil laut zona ekonomi ekslusif. Sebutlah sebagai jalur lalu lintas super tanker dunia berlayar melalui Laut China Selatan sebelum melintasi Selat Malaka menuju Asia Timur, Selat Karimata dan Selat Sunda (ALKI 1), maupun dari Selat Lombok di Indonesia yang menuju Australia.
Di sisi lain, Indonesia telah melupakan visi kelautan dalam Deklarasi Djuanda yang melahirkan konsep Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
Terutama untuk jalur masuk ekspedisi barang seperti minyak bumi, pertambangan dan ekspor impor ke Beijing, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara dan jalur alternativ bagi Rusia. Dalam satu dekade terakhir, aktivitas-aktivitas Angkatan Laut di kawasan yang terkait dengan diplomasi Angkatan Laut jauh lebih tinggi dibandingkan masa-masa sebelumnya. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah menyerukan penyelesaian diplomatik bagi krisis di Ukraina, dan mengecam keterlibatan Rusia di negara yang terpecah secara etnis dan ekonomi itu.
pt. solid gold berjangka ='float:left;margin-right:10px;' src="https://2.bp.blogspot.com/-XIFrj-1TlG0/Vyw_iPKckxI/AAAAAAAABMY/xZnE7DJ6b50eF3FXz5g_0oAZb5Pb6f8JgCLcB/s1600/mindanao.png%22 width="250px" alt="laut china selatan memanas"/>
Cina sendiri melakukan klaim atas LCS dengan secara sepihak mendeklarasikan nine dash line yaitu 9 garis putus-putus merupakan wilayah negara Cina. Selama tahun 2015, mesin diplomasi ekonomi Indonesia bekerja aktif mendorong ekspor, meningkatkan investasi, dan promosi pariwisata. Sebagaimana halnya teori lain yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun kekuatan maritim, yaitu posisi dan kondisi geografi, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk, serta yang paling penting adalah karakter pemerintahannya.
Keputusan Jokowi untuk memberikan proyek kereta cepat kepada konsortium Tiongkok-Indonesia merupakan kesempatan bagi para investor Tiongkok untuk menunjukkan bahwa mereka dapat menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai anggaran, dengan kualitas tinggi, dan dengan sedikit, jika ada, buruh Tiongkok. Proses ini dengan cepat mengubah Asia Tenggara, dan melahirkan negara-negara yang belum pernah sekuat itu sebelumnya,” tulis Reid.
Semua negara yang berada dipinggiran Pasifik Barat baik negara-negara kecil yang sedang berkembang maupun negara-negara yang sudah maju tetap mempunyai kepentingan yang cukup besar bagi stabilitas dan keamanan regional di Laut Cina Selatan. Begitu pula memanasnya konflik Laut China Selatan, baik China maupun Amerika keduanya memamerkan kekuatan lautnya. Selain munculnya berbagai kepentingan, di kawasan perairan Laut Cina Selatan juga yang paling riskan adalah munculnya sengketa perairan teritorial oleh terjadinya tumpang tindih (overlapping area) di kawasan tersebtut.
Selaku tuan rumah penyelengaraan forum ini, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Ceko Lukas Kaucky menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah RI untuk berbagi pengalaman terbaik, tentang inisiatif dan upaya Pemerintah RI mengelola keharmonisan di tingkat nasional maupun global. Diskriminasi terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak puluhan tahun, terutama sejak tahun 1980-an ketika Pemerintah Junta militer Myanmar ketika itu secara resmi mengeluarkan etnis Rohingya dari daftar etnis resmi yang ada di Myanmar melalui Konstitusi dan UU Kewarganegaraan.
