Kenalkan Buku Putih Diplomasi Maritim Menko Luhut Tegaskan RI Tidak Tergantung Negara Asing

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berkomitmen membantu penyelesaikan konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan Cina, demikian kata pejabat resmi kedua negara di Jakarta kemarin. Di luar tanda bertuliskan Nansha adalah tanah nasional kita, yang sakral dan tidak boleh diganggu gugat,” tentara China berpatroli di daratan buatan di Kepulauan Spratly, yang dalam bahasa Mandarin bernama Nansha, 9 Februari 2016. Sekarang saatnya ASEAN bersikap proaktif dan menunjukkan kredibilitasnya sebagai organisasi kerjasama regional yang memang dibutuhkan negara-negara anggotanya menuju terbentuknya Komunitas ASEAN 2015.

Terkait dengan kerjasama pendidikan itu, beberapa negara memberikan fasilitas pembiayaan khusus kepada Indonesia seperti International Military Education and Training (IMET) yang dibiayai oleh anggaran pertahanan Amerika Serikat 4. Sebagaimana kerjasama pertahanan antar negara, pada tingkat internasional terbagi antara tingkat Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata.
Lalu, Ika Riswanti Putranti, Ketua Departemen Hubungan Internasional, FISIP UNDIP, menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi berbagai tantangan di kawasan. Di dalam negeri, Retno ingin menegaskan kembali kesepakatan perbatasan wilayah antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, karena isu perbatasan menyangkut kedaulatan sebuah negara. Sementara itu, Connie Rahakundini Bakrie, analis bidang pertahanan mengatakan, bicara mengenai Maritime Policy tidak lepas dari konsistensi keamanan nasional.
Namun, Indonesia tetap mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan antar negara terutama masalah wilayah perbatasan. solid gold , Luhut menyebutkan, kedaulatan maritim juga harus tetap dikawal dengan bantuan militer dari TNI Angkatan Udara dan Laut. Kasus wilayah penangkapan ikan di Laut Utara ini telah menimbulkan aspirasi baru dalam perkembangan hukum laut internasional di kemudian hari.
Sementara, menurut laporan CSIS, dari sisi penyelesaian batas maritim, realisasi kemajuan penyelesaian batas maritim telah tercapai 100 persen dari target melalui 35 perjanjian dengan empat negara, yaitu India, Vietnam, Malaysia dan Singapura. Kedua, kedaulatan maritim yang berhubungan dengan penetapan batas perairan (laut) yang telah ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS III - 1982).

Proses perundingan penetapan batas maritim Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri, bukan hanya karena fakta geografis Indonesia yang menjadikan Indonesia berbatasan dengan 10 negara, namun juga karena status hukum Indonesia sebagai negara kepulauan,” jelasnya dalam pemaparan. Sebagaimana diketahui, di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang dinilai memiliki cadangan potensi migas yang besar sedang mengalami sengketa batas wilayah antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN lain.
Dinna Wisnu, pemerhati Kebijakan Luar Negeri dan Hubungan Internasional dari Universitas Paramdina Jakarta mengatakan, dalam penyelesaian konflik Laut Cina Indonesia perlu memainkan peran dengan menegaskan kepada pihak yang bertikai bahwa cara-cara militer, segala wujud ancaman dan penggentaran melalui military build-up atau penambahan penempatan pasukan dan teknologi militer di kawasan Laut Cina Selatan bukanlah cara-cara yang bijak untuk mencari penyelesaian damai.
Berbekal realita positip ini, peluang bagi TNI untuk terus berkiprah dalam fora internasional diprediksi akan tetap ada bahkan akan terus meningkat, seiring dengan meluasnya konflik di berbagai belahan dunia dan bertambahnya kepercayaan dunia terhadap pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi dan mencintai perdamaian. Bahkan dari 10 negara ASEAN, hanya Indonesia dan Malaysia yang tegas atas masalah Rohingya.
Vietnam dan Cina yang paling banyak menghasilkan sengketa di kepulauan ini. Laut China Selatan adalah laut semi-tertutup yang dikelilingi oleh setidaknya delapan Negara; China, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina dan Taiwan. MASALAHNYA PERANGNYA BISA DIHINDARI DENGAN KONSESI DAN PROPOSAL PERDAMAIAN PEMBAGIAN HASIL KEPULAUAN NATUNA. Lokasi yang dianggap strategis dari segi ekonomi dan politik menjadi latarbelakang lainnya mengapa China ingin secara konstan mempertahankan lautan ini.
Selain itu industri kedirgantaraan Cina kini menjadi perhatian besar pemerintah China kemampuan berbagai teknologi pesawat terbang akan terus ditingkatkan termasuk prototype pesawat tempur Fighter China-1 (FC-1) yang diberi nama Xiaolong (Fierce Dragon). Diplomasi maritim dan diplomasi angkatan laut bukan seluruhnya domain TNI AL, pemerintahlah yang harus mengeluarkan kebijakan yang lebih tinggi sehingga apa yang dibilang kepanjangan tangan dari Foreign Policy akan terwujud dan pemerintah harus segera membenahi dan mengerti lingkup dan penjabaran kebijakan dalam penggunaan maritime power.