PDF Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan

SEJAK zaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum Indonesia mer­deka, semangat maritim sudah menggelora di bumi pe­rtiwi tercinta ini, bahkan beberapa kerajaan zaman itu mampu menguasai lautan dengan armada perang dan dagang yang besar. Selain sumber daya alam laut China selatan, jalur pelayaran juga menjadi latar belakang kuat bagi negara-negara maju untuk menjadikan stabilitas kawasan laut China selatan sebagai prioritas dalam aktifitas politik luar negerinya. Menurut dia, pemerintah Indonesia memiliki keyakinan bahwa kekuatan diplomasi menjadi solusi dalam mewujudkan situasi damai dan harmonis di kawasan Asia.
Sengketa ini dikarenakan masing-masing kedua belah pihak merasa terikat secara historis dengan kepulauan tersebut. Selain karena PBB bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional, negara-negara anggota PBB membutuhkan panduan dalam melaksanakan tujuan PBB tersebut. Dengan strategi mencari damai lewat negosiasi bilateral, Tiongkok dicurigai ingin menggunakan kekuatan politiknya untuk menekan masing-masing negara yang bertikai.

Kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan dan ambisi suatu negara baik yang menyangkut politik, ekonomi, militer, dan budaya. Baru-baru ini China menunjukkan sikap kooperatif di kawasan yang ditandai oleh latihan militer bersama antara China dan negara-negara ASEAN di Provinsi Guangdong, wilayah pesisir Laut China Selatan selama sepekan. Tentunya masih beberapa lagi yang belum dipaparkan dalam pendahuluan yang sempit ini antaranya masalah timpang-tindih di Laut Kuning (Yellow yea) yang melibatkan Korea Selatan (Republik of Korea - RCK) dan, RRC, demikian pula masalah status, wilayah yang unik di Teluk Pohai di bagian Barat.
Pernyataan-pernyataan lain telah menyiratkan bahwa garis tersebut hanyalah garis panduan yang menggambarkan klaim-klaim Tiongkok atas hak-hak penangkapan ikan di dalam garis tersebut, atau atas pulau-pulau dan bebatuan di dalamnya, namun tidak pada hak-hak kelautan terpisah apa pun. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan latihan militer gabungan, dan juga patrol di perairan yang seharusnya secara hukum internasional merupakan perairan internasional, yang seharusnya tidak dieksploitasi.

Sehingga dalam mengantisipasi ancaman yang datang dari isu tersebut, Pemerintah RI diharapkan mampu meningkatkan kemampuan diplomasi dan membuat kebijakan politik luar negeri yang dapat meredam intensi atau niat China dalam melakukan klaim atas kepulauan Natuna, meskipun China dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia saat ini memiliki kapabilitas atau kemampuan dalam upaya merebut kepulauan Natuna dari wilayah kedaulatan Indonesia.

Laut China Selatan adalah laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik, yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3.500.000 meter pkiloersegi (1.400.000 sq mi). Selama enam jam antara penandatanganan gencatan senjata tersebut dan penerapannya, pasukan yang saling berperang di Front Barat mulai menarik diri dari posisi mereka, tetapi terus bertempur di sejumlah wilayah front karena para komandan ingin mencaplok wilayah sebelum perang berakhir.
sg berjangka , Laut Cina Selatan juga tidak dapat dijauhkan dari fungsinya sebagai safety belt dalam menghadapi ancaman, tantanganm hambatan dan gangguan khususnya bagi negara-negara dalam lingkaran Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Berdasarkan beberapa pemikiran di atas meru­pakan akumulasi untuk memasuki sengketa Laut Cina seperti telah dikemukakan di atas maka sengketa Laut Cina merupakan sengketa yang sering­kali status hukumnya tidak jelas, disamping itu pengaruh solusi politik yang demikian besarnya.
15 Kerja sama seperti ini menurut penulis memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut untuk menyokong visi PMD Presiden Jokowi, khusunya dalam mengamankan perairan Indoensia dari perompakan di laut. Indonesia dilihat mampu memahami kerumitan konflik ini karena faktor geografis antara Indonesia dengan Laut Cina Selatan tidak terlampau jauh. EEZ ini merupakan lautan yang diberikan hak untuk aktor Negara dieksploitasi dan digunakan untuk kepentingan perekonomian secara domestik Negara.
Demikian juga bagi para jenderal di Pantagon kebangkitan China adalah alas an untuk dapat mengajukan anggaran militer lebih tinggi dari paska selesainya perang dingin dengan Uni Soviet agar dapat disetujui oleh Kongres. Jakarta Post (2014), RI Seeks More Investment in Maritime Sector”, The Jakarta Post, Oktober 2, tersedia di: - diakses pada: 14 Oktober 2014.
Dengan pembentukan zopfan misalnya, tidak begitu sempurna karena permasalahan yang kompleks tidak mendukung itu, apa lagi dari faktor ketidak matangan pemerintah masing-masing Negara dalam pembangunan, ini menjadi faktor penting tidak berjalanya zopfan, sering terjadi konflik perbatasan juga yang memperburuk hubungan bilateral, yang ujungnya Negara membentengi diri lewat militer.