Pengaruh Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Stabilitas Keamanan Regional Asia Tenggara

Diplomasi offensif adalah sebuah praktik diplomasi yang memaksa pihak lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan masyarakat terhadap diplomasi yang dilakukan Indonesia di tingkat internasional. Laut Cina Selatan. Kementerian Pertahanan menerbitkan Cetak Biru Diplomasi Pertahanan setelah melalui proses penyusunan yang melibatkan masukan semua pemangku kepentingan diplomasi pertahanan. AS, yang melindungi kepentingannya dan kepentingan sekutu-sekutunya, mempertahankan kehadiran militernya di kawasan tersebut.
Kami terus melaporkan isu Laut China Selatan di sini. B) Traktat Persahanatan dan kerjasama di Asia Tenggara (TAC) yang dihasilkan oleh KTT ASEAN I 1976.c) Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) dan pertemuan pertamanya di bangkok tahun 1994.d) KTT ASEAN V (1995) menghasilkan traktat mengenai kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (Treaty on South East Zone-Nuclear Free Zone - SEANWFZ).
Namun pada akhirnya, Indonesia dijadikan di bawah kekuasaan China. China, Filipina, dan Vietnam merupakan beberapa Negara yang aktif berusaha menunjukkan bahwa laut ini milik mereka. Sementara itu dalam ASEAN Carnival, masyarakat disuguhkan perpaduan seni budaya khas ASEAN melalui pameran, parade dan pasar rakyat yang dibuka di kawasan Monas. Bagaimana kiprah Indonesia di forum internasional yang terdapat di Nawa Cita, disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pertama kali memimpin Sidang Kabinet Paripurna tanggal 27 Oktober 2014 di Kantor Presiden, Jakarta, yakni pertama, untuk melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Kalau di masa lalu kerjasama latihan bersama yang dilaksanakan oleh Indonesia lebih diutamakan pada latihan bersama dengan satu negara, sejak beberapa tahun silam Indonesia sudah terlibat aktif dalam latihan bersama beberapa negara. Langkah Indonesia, Malaysia dan Filipina yang melibatkan lembaga internasional dalam penyelesaian konflik pada akhrnya diikuti pula oleh Kamboja.
Dia mengatakan isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Lalu yang terakhir penetapan prinsip kedaulatan negara di wilayah laut dengan 12 mil (twelve nautical miles) dengan prinsip garis pangkal lurus (archipeIacic principle Into the outermost Paint to point). Sengketa kerap terjadi dalam suatu hubungan, termasuk hubungan internasional.

Cina membangun dermaga baik untuk kapal perang dan kapal swasta di sepanjang pantai Timur dan Selatan. Sudah saatnya Indonesia kembali menjadi negara maritim. Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Tidak hanya itu, buku putih tersebut diketahui menjadi dokumen resmi pertama pertama bagi Indonesia berkaitan dengan isu kemaritiman. Fakta bahwa wilayah laut adalah wilayah terbuka, maka dengan leluasa kekayaan laut Indonesia dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindunginya. Walaupun ia telah meminta izin Presiden Joko Widodo untuk memainkan peran serupa seperti yang dimainkan oleh Natalegawa dalam krisis sebelumnya, Presiden menunjukkan keengganan, khawatir bahwa upaya penting dari Indonesia seperti itu akan membangkitkan kemarahan Tiongkok.
sgb itu mengakibatkan satu kapal ikan Vietnam tertabrak sehingga tenggelam, dan sebanyak 44 nelayan Vietnam meloncat ke laut yang kemudian diselamatkan kapal Coast Guard negara tersebut. Salah satu ZEE Indonesia yang sekaligus merupakan cadangan minyak dan gas alam terbesar Indonesia berada di Laut Natuna. Indonesia harus bekerja sama dengan negara ASEAN lainnya dalam menyelesaikan masalah Laut Tiongkok Selatan.

Dewasa ini Asean sebagai komunitas regional yang independent, atas lepasnya pengaruh asing dikawasan ini mengalami perubahan bentuk kerjasama yang lebih menonjolkan kepada sistem keanaman regional, pada pasca perang dingin dan hilangnya perngaruh asing diwilayah ini, menjadi lebih tegap untuk Asean membuka diri yang sebelumnya asean tertutup dan hanya sebatas regional saja, namun pada tahuan 1967 awal berdirinya Asean, kerjasama demi pertumbuhan ekonomi dan sosial, yang tidak memperhatikan kemanan regional, dimana yang bentuk kesepakatan awalnya adalah keamanan, melenceng ke sosial tadi, yang akhirnya menjadikan missunderstanding diantara Negara anggota.
Pemerintah Indonesia harus meningkatkan upaya diplomatiknya, bilateral dan regional, untuk menekan pemerintah Myanmar tidak melanjutkan kekerasan yang terjadi, menarik aparat keamanan dan militer dari operasi yang berlangsung, serta mengutamakan pendekatan dialog untuk menyelesaikan krisis di Rakhine tersebut dan bekerja sama dengan Komite Pencari Fakta PBB.