Delimitasi Batas Maritim Sebagai Implementasi Diplomasi Maritim Indonesia
Perkembangan Laut Cina Selatan (LCS) akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. 30 Saat ia menduduki jabatan, kebijakan luar negeri menjadi kurang penting karena penekanan baru pada pengembangan ekonomi. Menurut Indonesia, momentum berikutnya perlu dibangun - Dewan Keamanan PBB harus menjadi pihak yang menyerukan penyelesaian secara damai, mengajak semua pihak yang bertikai untuk bersedia bertemu di meja perundingan. Hasilnya terlihat jelas, bagaimana aspek ekonomi mampu membuat sengketa ini berkepanjangan dan memecah perspektif negara anggota ASEAN terhadap China.
Karena itu, Indonesia Maritime Institute (IMI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengesahkan RUU Kelautan dan seharusnya namanya UU Maritim. Jakarta - Pemerintah punya wacana agar Indonesia menjadi poros maritim dunia pada tahun 2025. Tidak sedikit sengketa LCS berujung pada bentrok kekuatan militer negara-negara yang bersengketa. Penyelesaian isu tersebut dipandang penting sebagai upaya menciptakan stabilitas tidak saja di Timur Tengah, tapi juga bagi dunia.
Analisis ini menguraikan secara detail cara-cara yang telah diusahakan Indonesia agar tidak menyinggung perasaan pihak Beijing dalam isu-isu penangkapan ikan ilegal dan diplomasi regional mengenai Laut Cina Selatan. Tapi di tahun depan, Rizal Ramli mengharapkan penguatan alutsista di tubuh TNI AL. Meski begitu, ia bangga karena TNI AL telah beberapa kali mengadakan event internasional yang dihadiri oleh banyak negara lain.
Dari faktor-faktor tersebut, penulis memberikan nilai angka 2” (Rendah) pada skala penilaian ancaman dari segi harapan (expectation) negara China dalam mengklaim dan merebut wilayah kepulauan Natuna dari wilayah kedaulatan Indonesia. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perundingan ini. Bila dilihat dalam tata Laut Internasional, kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis, ekonomis, dan politis.
Adapun yang termasuk capaian diplomasi ekonomi Indonesia, antara lain diselesaikannya Forest Law Enforcement, Governance, and Trade Voluntary Partnership Agreements (FLEGT VPA) dengan Uni Eropa dan pencabutan larangan terbang maskapai Indonesia ke Uni Eropa. Kami yakin dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Tiongkok, masalah ini ikut dibahas," ujar Marty.
sg berjangka menteri luar negeri RI perempuan pertama merupakan suatu tanggung jawab yang besar dan berat buat Retno, dan melaui tugas barunya sebagai Menteri Luar Negeri dia ingin menyampaikan pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar namun tidak membatasi ruang gerak perempuan untuk bergerak diberbagai bidang.
Terhadap masalah-masalah teritorial yang di tuntut RRC, Jepang dan Korea, negara ini ingin menegakkan pengaruhnya dan mengemukakan, bahwa masalah teritorial akan dikonsultasikan mengenai setiap permasalahan. Selamat datang di Laut China Selatan, perairan yang mencakup banyak negara di Asia Tenggara. Kunjungan tersebut menjadi sejarah baru bagi diplomasi Indonesia dalam menjalankan misi kemanusiaan, untuk mencari solusi atas pertikaian yang terjadi di negara lain.
Menurut Susan, pilar yang menjadi pijakan dalam melaksanakan pembangunan poros maritim dunia di Indonesia, sudah berjalan sejak Jokowi memimpin Negeri ini hampir lima tahun lalu. Perjanjian ini tidak saja perlu untuk menggambarkan kekuatirannya terhadap Uni Soviet kepada negara-negara Asia lainnya, tetapi juga diam-diam dia ingin memperoleh dukungan Jepang bagi posisinya.
Keberhasilan ekonomi China memungkinkannya memperkuat dan memodernisasi kekuatan militernya. Perubahan ini paling terlihat di dalam ASEAN, yang telah bergantung pada kepemimpinan Indonesia dalam upaya memajukan norma-norma regional dan membentuk konsensus tentang norma-norma itu di konferensi-konferensinya. Akan tetapi, Asia Tenggara merupakan lahan strategis bagi Indonesia yang memiliki sejumlah potensi regionalitas di dalam keanggotaan ASEAN.
Beberapa isu utama yang menjadi kepentingan Indonesia pada tahun 2012 dalam kerangka ASEAN di antaranya adalah kemajuan pembahasan Code of Conduct on the South China Sea (Penerapan Aturan yang disepakati bersama oleh semua pihak yang berkepentingan di Laut China Selatan), pengelolan potensi konflik di kawasan, dan perkembangan proses demokrasi dan rekonsiliasi di Myanmar sehingga menjadi irreversible (permanen),” papar Marty Natalegawa.
